Sistem Penganggaran yang diterapkan di Indonesia

Jelaskan sistem penganggaran yang diterapkan di Indonesia!

Sistem penganggaran yang diterapkan di Indonesia menurut yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah penganggaran berbasis kinerja.  Sistem penganggaran berbasis kinerja berfokus pada hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. Dulu dalam pengalokasian anggarannya, Indonesia menggunakan sistem tradisional dimana berfokus pada bagaimana merinci program dalam kegiatan dan biayanya sehingga terbentuk alokasi anggaran yang menyeluruh atas program, tetapi telah berubah menjadi penganggaran berdasarkan kinerja.

Sumber gambar: http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-pbbdanmtef-list.asp

Gambar diatas merupakan kerangka penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang digunakan di Indonesia, berupa tingkat kinerja apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam rangkan mendukung pencapaian hasil/outcome (baik outcome program ataupun outcome nasional). Pelaksanaan pencapaian outcome dilekatkan pada tugas dan fungsi suatu organisasi supaya jelas akuntabilitasnya. Walaupun konsep pada gambar tersebut berkaitan dengan penganggaran pemerintah, namun banyak pihak di dalam pemerintah itu sendiri mengalami kesulitan dalam mencerna dan menghubungkan konsep tersebut dengan kenyataan yang ada pada saat ini.

Sistem penganggaran di Indonesia yang pusat dikelola melalui adanya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh lembaga legislatif (DPR). Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember. 

Berikut adalah hal-hal mengenai penyusunan dan penetapan APBN di Indonesia:

• Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang
• APBN terdiri dari: anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
• APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.
• Apabila anggaran diperkirakan defisit, maka akan ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam UU tentang APBN. Apabila anggaran diperkirakan surplus, maka Pemerintah Pusat dapat mengajukan rancangan penggunaan surplus anggaran kepada DPR.
• Pemerinah Pusat mengajukan Rancangan UU tentang APBN, disertai nota keuangan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
• Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai Rancangan UU tentang APBN dilakukan selambat-lambatya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
• APBN yang disetujui oleh DPR memiliki rincian sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.  APBN yang tidak disetujui, maka Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.
• APBN dalam satu tahun anggaran meliputi antara lain:
• Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
• Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
• Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara)

APBN yang telah ditetapkan dengan UU, kemudian pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut:

• Pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
• Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya (disampaikan kepada DPR paling lambat pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas antara DPR dengan Pemeritah Pusat untuk menentukan apakah ada penyesuaian APBN).
• Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan disertai persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Kemudian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di Indonesia ditetapkan sebagai berikut:

• Presiden menyampaikan rancangan UU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
• Laporan yang dimaksud diatas setidak-tidaknya meliputi: Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
• Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP tersbut disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK.

Anggaran di Indonesia (dalam hal ini APBN/D) memiliki berbagai fungsi, yaitu:

• Fungsi otorisasi, bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
• Fungsi perencanaan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
• Fungsi pengawasan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentun yang telah ditetapkan.
• Fungsi alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomia.
• Fungsi distribusi, bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
• Fungsi stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Saat ini, sebagai upaya untuk menerapkan secara penuh sistem anggaran berbasis kinerja di sektor publik maka dalam anggaran berupaya dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan yang digunakan secara internasional. Perubahan-perubahan itu dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.