Little Galery

Berdasarkan pengetahuan  yang saya dapat di kelas SPM (Sistem Pengendalian Manajemen) itu ada beberapa karakteristik seorang CEO ( Chief Executive Officer ), antara lain adalah sebagai berikut: Forward thingking , yaitu dalam pikirannya udah ada perencanaan ke depan dan perencanaan itu udah dipersiapkan secara matang Berani mengambil risiko ( risk takers ), seorang CEO pastinya bukan seorang risk averse  tapi dia adalah orang yang selalu berani mengambil risiko. Tes untuk menentukan kamu seorang risk takers/risk averse itu cukup mudah, misalnya kamu hari ini dihadapkan dengan dua pilihan, yang pertama kamu diberi uang 1 milyar sekarang atau pilihan kedua jika misalnya suatu projek berhasil kamu akan diberi 2 milyar tapi jika gagal kamu tidak akan mendapatkan apapun. Jadi, jika kamu memilih pilihan pertama, so pasti kamu adalah seorang yang risk averse . Satu lagi, jika kamu bercita-cita untuk menjadi PNS, sudah pasti kamu seorang risk averse. :D  Berani mengeksekusi rencana. b

Jelaskan sistem penganggaran yang diterapkan di Indonesia! Sistem penganggaran yang diterapkan di Indonesia menurut yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah penganggaran berbasis kinerja.  Sistem penganggaran berbasis kinerja berfokus pada hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. Dulu dalam pengalokasian anggarannya, Indonesia menggunakan sistem tradisional dimana berfokus pada bagaimana merinci program dalam kegiatan dan biayanya sehingga terbentuk alokasi anggaran yang menyeluruh atas program, tetapi telah berubah menjadi penganggaran berdasarkan kinerja. Sumber gambar: http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-pbbdanmtef-list.asp Gambar diatas merupakan kerangka penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang digunakan di Indonesia, berupa tingkat kinerja apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam rangkan mendukung pencapaian hasil/ outcome (baik outcome program ataupun o

"Tuntutan masyarakat akan akuntabilitas publik diawal reformasi direspon oleh pemerintahan Habibie dengan Inpres No. 7 Tahun 1999 (tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dimensi akuntabilitas keuangan hadir kemudian melalui paket reformasi UU Keuangan Negara yang salah satunya secara eksplisit mengamanahkan penerapan akuntansi akrual di Indonesia. Berikan ulasan anda tentang peran akuntabilitas publik, baik akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan dalam membenahi pengelolaan organisasi publik, terutama pemerintahan di Indonesia. Menurut anda, sudah cukupkah upaya pemerintah RI saat ini dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas dari masyarakat?" Peran akuntabilitas publik, baik akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan dalam membenahi pengelolaan organisasi publik (terutama pemerintahan di Indonesia) adalah sebagai berikut: Mendukung terwujudnya  good governance/  tata pemerintahan yang baik    dalam penyelenggaraan

Jelaskan pengertian Akuntansi, Publik, Pemerintahan, dan Akuntansi Sektor Publik (ASP) sehingga jelas bedanya dengan akuntansi pemerintahan! Akuntansi adalah aktivitas dalam mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan sebuah transaksi atau kejadian dari suatu entitas yang hasilnya digunakan untuk pengambilan keputusan yang berguna untuk berbagai pihak yang berkaitan. Publik adalah suatu hal yang berkaitan dengan orang atau masyarakat, yang dimiliki masyarakat, serta memilki hubungan atau mempengaruhi suatu komunitas, bangsa, atau negara. Publik berarti yang dimiliki oleh umum dan diotorisasi oleh negara serta digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat/umum. Pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan, tugas, fungsi, dan kewajiban yang terorganisir yang dijalankan oleh pemerintah berdasarkan dasar negara untuk mencapai tujuan negara. Akuntansi Sektor Publik adalah aktivitas untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan suatu transaksi/ kejadian

"Peran akuntansi di dalam pengelolaan perusahaan sudah tidak diragukan lagi. Banyak pihak meyakini bahwa organisasi sektor publik yang tidak berorientasi laba juga memerlukan akuntansi dalam pengelolaannya. Setujukah anda dengan pernyataan tersebut? Berikan ulasan anda." Saya setuju bahwa organisasi sektor publik yang tidak berorientasi laba juga memerlukan akuntansi dalam pengelolaannya karena organisasi sektor swasta saja membutuhkannya untuk digunakan dalam berbagai tujuan yang berbeda, apalagi organisasi sektor swasta yang memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks sudah tentu memerlukan akuntansi dalam pengelolaannya, ditambah dengan era globalisasi sekarang ini tuntutan untuk transparansi oleh masyarakat juga meningkat. Akuntansi dalam pengelolaan sektor publik diperlukan agar mendorong terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menghasilkan barang dan pelayanan publik, dimana dalam ope

Karena mengeluh hanya akan membuat kondisimu semakin terpuruk Jadi satu2nya solusi untuk hidupmu adalah terus bersyukur.. . . Kamu tidak tau diluar sana mungkin ada yg tidak seberuntung kamu Mereka mungkin menginginkan hal yang kamu punya saat ini, Kesehatan,sekolah,keluarga,teman,lingkungan yg aman Kamu hanya melihat orang diluar sana yg penuh hura2 Tanpa mengingat bahwa banyak yang lebih kekurangan dibanding kamu . . Ingat saja hidup cuma "numpang minum" Lakukan saja yg terbaik untuk hidupmu saat ini Karena hidupmu saat ini akan menentukan hidupmu nanti yg tiada akhir Read: Kamu=diriku sendiri 😀

Sebelumnya terimakasih untuk Ibu Erna Octaviya (bagian keuangan) yang sudah bersedia untuk di-wawancarai mengenai akuntansi keuangan di Kantor Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman DIY dalam rangka tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Memilih Kantor Kecamatan Depok dan bukan organisasi lainnya karena tertarik untuk mengetahui bagaimana akuntansi keuangan di salah satu organisasi pemerintahan, yaitu kantor kecamatan yang letaknya juga tidak terlalu jauh dari kampus. Sumber foto: http://www.panoramio.com/photo/123855301   Yap, Kecamatan Depok mulai Januari 2015 telah menerapkan akuntansi berbasis akrual setelah sebelumnya menggunakan basis kas. Perubahan itu terjadi karena basis kas dinilai tidak relevan dan tidak akurat dengan transaksi yang telah terjadi, sehingga pada tahun 2015 diwajibkan oleh Pemerintah menggunakan basis akrual yang dinilai lebih relevan dan akurat. Dasar hukum penerapan basis akrual adalah PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemeri