Akuntansi Sektor Publik


Akuntansi sector public memiliki kaitan yang erat hubungannya dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain public. Sektor public berarti memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks apabila dibandingkan dengan sector swasta.

Secara kelembagaan, public antara lain meliputi:

  •          badan-badan pemerintahan  (pemerintah pusat, daerah,serta unit kerja pemerintah),
  •          perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD),
  •          yayasan,
  •          organisasi politik dan organisasi massa,
  •          lembaga swadaya masyarakat (LSM),
  •          universitas,
  •         dan organisasi nirlaba lainnya

Dari segi ilmu ekonomi, sector public dapat diartikan sebagai suau entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan public dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak public.

Tujuan dari akuntansi sector public adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengendalian manajemen dan pertanggungjawaban dan laporan keuangan sector public merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas public. Akuntansi sector public terkair dengan tiga hal pokok:
  •          penyediaan informasi
  •         pengendalian manajemen
  •         akuntabilitas

Akuntansi sector public dalam beberapa hal memiliki perbedaan dengan akuntansi sector swasta. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sector public bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.
Perbedaan sektor publik dengan sector swasta
   1.      Tujuan organisasi
   sector public  : motif nonprofit
   sector swasta : motif profit
   2.      Sumber pendanaan
   sector public  : pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, dsb
   sector swasta : internal (ex:modal sendiri) dan eksternal (ex:penerbitan saham)
   3.      Pertanggungjawaban
   sector public  : kepada masyarakat dan parlemen (DPR/DPRD)
   sector swasta : pemegang saham dan kreditor
   4.      Struktur organisasi
   sector public  : birokratis, kaku, dan hierarkis
   sector swasta : fleksibel, datar, pyramid, lintas fungsional, dsb
   5.      Karakteristik anggaran
   sector public  : terbuka untuk public
   sector swasta : tertutup untuk public
   6.      Sistem akuntansi
   sector public  : akuntansi berbasis kas
   sector swasta : akuntansi berbasis akrual
Persamaan sector public dan sector swasta

  • Kedua sector merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara
  • Keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi
  • Menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya sehingga sama-sama ditunut untuk menggunakan sumber daya secara bijaksana
  • Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian
  • Pada beberapa hal, keduanya menghasilkan produk yang sama
  • Sama-sama terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan
Akuntansi sector public dan good governance
Definisi governance:

  • World bank: “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society
  • UNDP (United Nation Development Program): “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”.
Jika mengacu pada World Bank dan UNDP, orientasi pembanunan sector public adalah untuk menciptakan good governance (kepemerintahan yang baik). Ada beberapa karakteristik dari good governance dan paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sector public, yaitu:

  •       Transparansi
  •       Akuntabilitas public
  •       Value for money (ekonomis,efisien, dan efektif)

Akuntabiltas public
Tuntutan pelaksanaan sector public semakin menguat di era sekarang ini. Tuntutan akuntabilitas sector public terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada public dalam rangka pemenuhan hak-hak public.

Akuntabilitas public adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Terdiri atas dua macam, yaitu:
  •        Akuntabilitas vertical (pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi)
  •        Akuntabilitas horizontal (pertanggungjawaban kepada masyarakat luas
Empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sector pulik adalah:
  •        Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
  •        Akuntabilitas proses
  •        Akuntabilitas program
  •        Akuntabilitas kebijakan

Sumber :
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.





Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengertian Akuntansi Menurut Para Ahli

Akuntansi Sektor Publik?Akuntansi Pemerintahan?

Sistem Penganggaran yang diterapkan di Indonesia