Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi
sector public memiliki kaitan yang erat hubungannya dengan penerapan dan perlakuan
akuntansi pada domain public. Sektor public berarti memiliki wilayah yang lebih
luas dan kompleks apabila dibandingkan dengan sector swasta.
Secara kelembagaan, public antara lain
meliputi:
- badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, daerah,serta unit kerja pemerintah),
- perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD),
- yayasan,
- organisasi politik dan organisasi massa,
- lembaga swadaya masyarakat (LSM),
- universitas,
- dan organisasi nirlaba lainnya
Dari
segi ilmu ekonomi, sector public dapat diartikan sebagai suau entitas yang
aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan
public dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak public.
Tujuan dari akuntansi
sector public adalah untuk memberikan informasi yang
berguna untuk pengendalian manajemen dan pertanggungjawaban dan laporan
keuangan sector public merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas
public. Akuntansi sector public terkair dengan tiga hal pokok:
- penyediaan informasi
- pengendalian manajemen
- akuntabilitas
Akuntansi
sector public dalam beberapa hal memiliki perbedaan dengan akuntansi sector
swasta. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang
mempengaruhi. Organisasi sector public bergerak dalam lingkungan yang sangat
kompleks, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.
Perbedaan
sektor publik dengan sector swasta
1. Tujuan organisasi
sector
public : motif nonprofit
sector
swasta : motif profit
2. Sumber pendanaan
sector
public : pajak, retribusi, utang,
obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, dsb
sector
swasta : internal (ex:modal sendiri) dan
eksternal (ex:penerbitan saham)
3. Pertanggungjawaban
sector
public : kepada masyarakat dan parlemen
(DPR/DPRD)
sector
swasta : pemegang saham dan kreditor
4. Struktur organisasi
sector
public : birokratis, kaku, dan hierarkis
sector
swasta : fleksibel, datar, pyramid, lintas
fungsional, dsb
5. Karakteristik anggaran
sector
public : terbuka untuk public
sector
swasta : tertutup untuk public
6. Sistem akuntansi
sector
public : akuntansi berbasis kas
sector
swasta : akuntansi berbasis akrual
Persamaan
sector public dan sector swasta
- Kedua sector merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara
- Keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi
- Menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya sehingga sama-sama ditunut untuk menggunakan sumber daya secara bijaksana
- Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian
- Pada beberapa hal, keduanya menghasilkan produk yang sama
- Sama-sama terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan
Definisi governance:
- World bank: “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”
- UNDP (United Nation Development Program): “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”.
Jika mengacu pada World Bank dan UNDP, orientasi pembanunan sector public adalah
untuk menciptakan good governance (kepemerintahan
yang baik). Ada beberapa karakteristik dari good
governance dan paling tidak terdapat tiga hal yang dapat
diperankan oleh akuntansi sector public,
yaitu:
- Transparansi
- Akuntabilitas public
- Value for money (ekonomis,efisien, dan efektif)
Akuntabiltas public
Tuntutan
pelaksanaan sector public semakin menguat di era sekarang ini. Tuntutan
akuntabilitas sector public terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan
pemberian informasi kepada public dalam rangka pemenuhan hak-hak public.
Akuntabilitas
public adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas
dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang
memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Terdiri
atas dua macam, yaitu:
- Akuntabilitas vertical (pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi)
- Akuntabilitas horizontal (pertanggungjawaban kepada masyarakat luas
Empat dimensi akuntabilitas yang
harus dipenuhi oleh organisasi sector pulik adalah:
- Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
- Akuntabilitas proses
- Akuntabilitas program
- Akuntabilitas kebijakan
Sumber :
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Komentar
Posting Komentar